JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi, menegaskan arah kebijakan strategis pasca pelantikannya, dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni penguatan Koperasi Merah Putih, pengembangan UMKM, serta penurunan angka pengangguran.
Hal tersebut disampaikan Machli dalam wawancara bersama tim Humas Diskominfotik Kota Banjarmasin di ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, Diskopumker memiliki peran strategis karena mengampu program dari tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, program yang dijalankan harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta mendukung visi misi Wali Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera.
Machli menegaskan, penguatan Koperasi Merah Putih menjadi prioritas utama dengan target operasional paling lambat pada 2027. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
“Konsep ini sejalan dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Saat ini, sebanyak 52 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin sebagai fondasi awal pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
Untuk percepatan implementasi, dua kelurahan ditetapkan sebagai model representatif, yakni Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar.
“Ini akan menjadi contoh koperasi ideal yang bisa direplikasi di kelurahan lain,” jelasnya.
Meski demikian, Machli mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan lahan, kapasitas sumber daya manusia pengurus, serta akses permodalan.
Sebagai langkah konkret, Diskopumker akan menggelar pelatihan manajemen, keuangan, tata kelola, dan kewirausahaan pada 7–8 April 2026.
Di sektor UMKM, Machli menegaskan bahwa usaha mikro dan kecil menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Berdasarkan data, jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 62.872 unit, dengan usaha mikro sebanyak 59.531 unit.
Sementara itu, total seluruh usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk usaha besar, tercatat sebanyak 80.858 unit. Adapun pendataan usaha mikro oleh bidang terkait mencapai 27.371 unit.
Data tersebut menunjukkan dominasi sektor usaha mikro dalam menggerakkan perekonomian Kota Banjarmasin.
“Kami ingin pelaku UMKM benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, baik melalui pendampingan, akses permodalan, maupun pembukaan pasar,” tegasnya.
Selain itu pihaknya juga mendorong pola kemitraan dan konsinyasi antara koperasi dan pelaku usaha guna memperkuat rantai distribusi tanpa membebani modal besar di tahap awal.
Di sektor ketenagakerjaan, Machli menyoroti tingginya angka pengangguran di Banjarmasin yang mencapai 6,49 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sekitar 4,1 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin, jumlah pencari kerja saat ini mencapai 21.220 orang.
Untuk menekan angka tersebut, Diskopumker akan memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kebutuhan industri, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk rekrutmen massal pasca-Lebaran.
“Kita tidak hanya mendorong masyarakat mencari kerja, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru,” ujarnya.
Diskopumker juga memberikan perhatian pada perlindungan tenaga kerja, termasuk penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, upah di bawah standar, serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Di sisi lain, peluang investasi juga dibuka melalui koperasi berbadan hukum dengan prioritas bagi investor lokal di tingkat kelurahan.
“Koperasi bisa menjadi wadah investasi yang aman dan produktif sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Dengan total 512 koperasi aktif di berbagai sektor, Diskopumker menargetkan tiga capaian utama, yakni koperasi yang maju, anggota yang sejahtera, serta penurunan angka pengangguran.
Machli optimistis, melalui kolaborasi dan inovasi, penguatan koperasi dan UMKM akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi dan inovasi. Program yang sudah baik akan kita lanjutkan dan kembangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/Diskominfo Bjm)
