JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021—2026, resmi dilantik dan dikukuhkan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APBMI Sahat Simatupang, di salah satu Hotel di Banjarmasin, Senin (21/06/2021) siang.
Sahat mengatakan, DPC APBMI Satui ini cepat dilantik, agar kegiatan bongkar muat bisa berjalan sesuai regulasi, karena tarif Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) ditetapkan oleh APBMI, setelah bekerja sama dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat dan disepakati oleh INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) atau pemilik barang, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007.
“Ini salah satu upaya kita dari DPP APBMI meminta kepada APBMI Satui untuk dibentuk dan dilantik,” ungkap Sahat Simatupang kepada jurnalkalimantan.com seusai pelantikan.
Menurutnya, sejak 2013 sampai 2018, kepengurusan APBMI Satui itu ada, namun selepas itu terputus dan vakum tidak diusulkan lagi, sehingga terjadi kekurangan.
“Kita minta kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) bersama DPW APBMI Banjarmasin, untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang ada dan menindaklanjuti pembentukan DPC APBMI Satui,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua APBMI Satui terpilih Feri Maulana mengungkapkan, bahwa di masa pandemi ini kegiatan bongkar muat di Tanah Bumbu berjalan efektif dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Rencananya program kedepan kita akan mengikuti regulasi dari DPP dan DPW dan kita terapkan kepada anggota kita untuk taat pada AD-ART yang sudah ada,” katanya.
Feri menegaskan, saat ini di Satui arus barang bongkar muat komoditinya curah batu bara dan dari perkebunan sawit atau CPO.
“Kalau curah batu bara sebulan ada sekitar 3 juta ton,” katanya.
Menurut Feri, karena APBMI Satui ini sudah lama mati suri, untuk itu pihaknya melakukan inventarisir dan mengayomi setiap anggota.
“Koperasi adalah mitra kerja kita, kedepan akan terus kita sinergikan bersama para anggota APBMI,” tandasnya.
Sementara terkait sinergisitas dengan pemerintah daerah, lanjut Feri, pihaknya akan melakukan silaturahmi dengan pemangku kepentingan di tingkat wilayah, untuk membahas bagaimana arahan atau pentunjuk dari kepala daerah, terkait peraturan yang akan diterapkan.
“Berdasarkan data yang kita himpun, ada sekitar 7 perusahaan yang tergabung dalam APBMI, semua bergerak dalam perusahaan bongkar muat dan rata-rata komoditasnya curah batu bara dan barang,” tutup Feri.
