JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan konsinyering bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel di Banjarmasin, Selasa (15/7/2025).
Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan mendasar dan tantangan strategis sektor pendidikan, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Selatan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengatakan bahwa forum konsinyering ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah.
“Melalui forum ini, kita bisa mempertemukan data, aspirasi, dan perspektif dari berbagai pihak, seperti BPMP, guna menyusun arah kebijakan yang tidak sekadar berdasarkan angka statistik, tetapi juga menyentuh realitas sosial dan tantangan struktural pendidikan di Kalimantan Selatan,” ujar Bang Dhin.
Ia menegaskan bahwa tantangan dunia pendidikan di Kalsel sangat kompleks, mulai dari ketimpangan akses, kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Kita butuh pendekatan kebijakan yang tidak normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah tertinggal,” tegasnya.
Dalam diskusi terungkap berbagai isu krusial, seperti kesenjangan mutu antarwilayah, belum meratanya implementasi kurikulum, pemenuhan standar sarana-prasarana pendidikan, hingga ketimpangan akses antara sekolah negeri, swasta, dan berbasis keagamaan.
Kepala BPMP Kalsel, Yuli Haryanto, memaparkan sejumlah data penting terkait kondisi pendidikan di provinsi ini:
1. Jumlah Sekolah:
Kalimantan Selatan memiliki 8.309 satuan pendidikan, terdiri atas 3.895 sekolah negeri dan 4.414 sekolah swasta. Komposisi ini menegaskan perlunya kebijakan pembiayaan dan pembinaan yang adil dan tanpa diskriminasi, demi pemerataan mutu pendidikan.
2. Kualitas Guru:
Sebanyak 42,44% dari total 75.871 pendidik dan tenaga kependidikan belum tersertifikasi. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru di Kalsel.
3. Mutu Kelembagaan:
Tercatat masih ada 1.846 sekolah yang berakreditasi C dan 172 sekolah belum terakreditasi. Langkah afirmatif diperlukan, baik berupa pendampingan teknis maupun peningkatan sarana dan kompetensi pengelola sekolah.
4. Infrastruktur Pendidikan:
Sebanyak 6.425 ruang kelas mengalami kerusakan, terdiri dari 3.321 rusak ringan, 2.228 rusak sedang, dan 876 rusak berat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan yang layak dan aman bagi peserta didik.
Forum ini diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang konkret dan berpihak pada pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.(YUN)
