JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Pimpinan DPRD, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barito Kuala (Batola), dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalsel, melakukan koordinasi dan konsultasi pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Senin ( 22/7/ 2024).
Di antara fokus pembahasan ialah terkait usulan pembangunan dermaga Pasar Baru Marabahan untuk masuk ke dalam pembiayaan APBN.
Kepala Dishub Joko Sumitro menyampaikan, secara garis besar, telah dilakukan penyerahan kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat dermaga, rancang bangun rinci, renstra, dan dokumen pendukung lainnya, yang langsung diserahkan Penjabat Bupati.
“Semoga dapat terealisasi, karena dermaga itu salah satu akses transportasi penting untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga berharap usulan yang sudah diajukan dapat ditindaklanjuti, karena termasuk kegiatan yang menjadi skala prioritas, mengingat sudah lama pelabuhan tersebut tidak direnovasi, serta untuk percepatan pembangunan.
Sementara itu, pimpinan DPRD melalui Wakil Ketua M. Agung Purnomo, berharap rencana tersebut dapat direalisasikan, serta mendukung untuk memperjuangkan pembiayaan pelabuhan juga bisa dianggarkan melalui APBD.
“Mengingat fungsi dari dermaga tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, yang notabene Kabupaten Barito Kuala sebagian wilayahnya adalah perairan. Selain itu, pihak Dishub agar lebih optimal dalam mencari terobosan untuk pembiayaan pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya didampingi Wakil Ketua Arfah.
Sementara itu, Windi, perwakilan Ditjen Perhubungan Darat menyampaikan, bahwa usulan Pemkab Batola menjadi skala prioritas pihaknya, dan akan dievaluasi untuk dimasukkan ke Renstra Kemenhub melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
“Penyelesaian pembebasan lokasi di area pembangunan, perlu koordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut, utamanya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalsel untuk pemeliharaan pelabuhan bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD,” pungkasnya.
