JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (13/08/2025) menjadi momen bersejarah bagi pembangunan daerah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menandatangani Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 serta Nota Kesepakatan pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, bersama jajaran Pimpinan DPRD Kalsel, disaksikan para anggota dewan, kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan Forkopimda, serta tamu undangan.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi pondasi utama dalam penyusunan APBD 2026. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta plafon anggaran yang akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah.
Melalui kesepakatan ini, pemerintah dan DPRD berharap perencanaan anggaran mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat layanan publik, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., menegaskan bahwa penandatanganan ini mencerminkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk merumuskan arah pembangunan yang berpihak kepada rakyat, dengan mengutamakan pemerataan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam proses penyusunan KUA-PPAS. Menurutnya, momentum Hari Jadi ke-75 menjadi simbol semangat baru untuk membangun Kalsel lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Dengan penandatanganan ini, proses pembahasan APBD 2026 akan segera dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBD definitif.(YUN)
