JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – DPRD Kalimantan Selatan menegaskan agar 1.774 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, bukan sekadar formalitas tahunan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 yang digelar di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menekankan bahwa seluruh pokir yang dihimpun berasal dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan, sehingga harus diprioritaskan dalam perencanaan program pemerintah daerah.
“Pokir ini bukan angka di atas kertas, tapi representasi langsung dari persoalan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui kebijakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin tanpa hasil konkret.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mampu melahirkan program yang berdampak nyata, terutama dalam penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
DPRD juga menyoroti pentingnya efektivitas anggaran di tengah tekanan ekonomi global. Kondisi tersebut dinilai harus direspons dengan kebijakan yang lebih kreatif, tepat sasaran, dan berorientasi hasil.
Selain itu, isu kebencanaan turut menjadi perhatian. DPRD meminta agar aspek mitigasi bencana dimasukkan secara serius dalam dokumen perencanaan, mengingat potensi risiko yang dihadapi sejumlah wilayah di Kalsel.
Di sisi lain, DPRD mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui Bappeda yang telah membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan. Namun, DPRD menegaskan bahwa keterlibatan tersebut harus diikuti dengan komitmen realisasi.
“Yang terpenting bukan hanya menampung aspirasi, tetapi memastikan usulan itu benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
DPRD pun mendorong sinergi lebih kuat antara legislatif dan eksekutif agar RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat. (YUN)
