JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat lanjutan antar komisi, Senin (10/11/2025).
Rapat yang dihadiri pimpinan komisi, unsur fraksi, dan sejumlah kepala SKPD tersebut menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya terkait saldo Pemerintah Provinsi Kalsel pada Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum.
Pimpinan rapat, H. M. Alpiya Rakhman, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.08/2025 tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun 2025.
Menurutnya, DPRD berkomitmen memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai arah dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bijak, tepat waktu, dan tepat sasaran. Rapat ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Alpiya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar pelaksanaan anggaran tidak mengalami keterlambatan maupun tumpang tindih program. Ia juga mengingatkan agar percepatan realisasi belanja tetap disertai prinsip kehati-hatian.
“Kita mendorong percepatan realisasi belanja, namun tetap mengedepankan transparansi dan tanggung jawab. Kinerja baik bukan hanya diukur dari cepatnya penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap hasil rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan eksternal. (YUN)
