JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) M. Haris Isroyani bersama jajaran terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor), yang digelar oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat H. Maksid, Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 020 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa bagian Otonomi Daerah bertugas menyusun program, mengoordinasikan, membina, serta mengendalikan pelaksanaan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.
Rakor ini mengusung tiga agenda utama, yakni Optimalisasi pera`n Sekretariat DPRD dalam pelayanan DPRD, Sinergitas antara Sekretariat DPRD dan Bagian Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekretariat DPRD Barito Kuala M. Haris Isroyani menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen dalam mengoptimalkan layanan terhadap anggota dewan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan tata kelola administrasi dan fasilitasi kedewanan.
“Kami berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan, serta memastikan bahwa kegiatan legislatif dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Haris.
Tak hanya fokus pada internal, Sekretariat DPRD Batola juga aktif menjalin sinergi dengan Bagian Pemerintahan Setda guna memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Sinergi ini penting dalam menyelaraskan agenda strategis daerah, termasuk penyusunan produk hukum dan pembahasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ).
Haris juga menyoroti tantangan strategis yang dihadapi, seperti keterbatasan SDM, kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sekretariat DPRD Batola berupaya memastikan peran lembaga legislatif daerah semakin optimal dan responsif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan.
(Ali/Ang)
