JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen memasuki babak baru perencanaan pembangunan yang lebih terbuka dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di sebuah hotel di Banjarmaain, Selasa (10/2/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan kota disusun secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
Wali Kota menegaskan, perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak lahir dari pendekatan satu arah. Pemerintah, kata dia, harus mendengar langsung pengalaman dan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kondisi di lapangan.
“Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mendengar. Aspirasi masyarakat harus benar-benar masuk ke dalam RKPD, bukan sekadar menjadi catatan, tetapi diwujudkan dalam program yang dampaknya dirasakan langsung,” ujar Yamin.
Menurutnya, Kota Banjarmasin memiliki kekuatan besar dalam partisipasi masyarakat serta sistem perencanaan yang telah berjalan. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan ketika sebagian program belum sepenuhnya terealisasi secara optimal.
Melalui FKP RKPD 2027 ini, pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menggali isu-isu aktual yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan lingkungan perkotaan, hingga penguatan ekonomi warga.
Forum ini juga dipandang penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan dinamika yang terus berkembang.
Penggabungan gagasan dari masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif.
Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas persoalan kota menuntut perencanaan yang cermat, terukur, serta terintegrasi antarperangkat daerah.
Yamin menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap program yang dirancang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan.
“Kita tidak ingin RKPD hanya menjadi dokumen formal. RKPD 2027 harus mampu menjawab persoalan hari ini sekaligus menyiapkan masa depan kota. Karena itun, saya minta seluruh peserta terlibat aktif, menyampaikan persoalan secara jujur, dan menawarkan solusi yang realistis,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, serta para pimpinan satuan kerja perangkat daerah.
Pemerintah berharap kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi fondasi perubahan dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, solutif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(Adv/Ang)
