JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– “Analisis Peluang Politik Gerakan Nelayan Desa Tabanio dalam Menuntut Keadilan Distribusi Solar Bersubsidi”, inilah judul buku yang diluncurkan dan dibedah narasumber, berlangsung di General Building Lecture Theater Kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Sabtu (17/6/2023).
Penulis buku tersebut adalah Fathurahman, Dosen Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dari kampus, ia melakukan program penelitian, yang ingin menangkap kegelisahan masyarakat pesisir.

“Salah satu konsentrasi ULM Banjarmasin saat ini adalah penelitian berbasis lingkungan lahan basah. Salah satu fokusnya kita arahkan ke masyarakat nelayan,” ungkapnya.
Dari hasil penelitian ini, lanjut Fathurahman, dikembangkan menjadi buku.
“Salah satu permasalahannya adalah memang nelayan mengeluhkan tentang mereka kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Dari situ kita melihat bagaimana mereka membangun gerakan, lalu kita teliti lagi faktor yang mempengaruhi, ternyata memang gerakan ini sangat ditentukan oleh peluang politik yang tersedia,” urainya.
“Sehingga dalam penelitian itu, kita melihat bahwa terbukanya struktur peluang politiklah yang memberikan kesempatan besar atau peluang besar kepada gerakan ini untuk tumbuh dan mencapai keberhasilan,” sambung Fathurahman.
Adapun proses pembuatan buku ini memakan waktu sekitar tiga bulan setelah riset rampung untuk melengkapi referensi. Kemudian mengambil beberapa studi kasus yang relevan.
Selanjutnya narasumber utama atau pembedah buku, Bierhasani R. Wilady mengatakan, buku ini adalah sebuah testimoni, dilihat dari sisi akademis maupun dari segi realitas, bahwa fenomena yang diteliti merupakan sebuah model gerakan masyarakat yang melawan ketidakadilan dalam konteks penyaluran BBM bersubsidi.
“Memang yang namanya subsidi inikan sesuatu yang seksi sebenarnya, yang seharusnya untuk rakyat miskin, bisa diselewengkan untuk industri dan hal-hal yang lain,” terangnya
Dikatakannya, hal-hal tersebut lumrah terjadi di banyak kasus, bahwa yang namanya subsidi rentan penyelewengan.
“Tinggal kawan-kawan yang menjadi objek yang seharusnya menerima barang subsidi ini berteriak-tidak, melawan atau tidak, protes atau tidak. Nah, buku ini menjawab sebuah protes ketidakadilan itu,” cetus Bier Hasani yang pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Periode 2003–2004.
Ia melihat model gerakan-gerakan yang dilakukan ini, merupakan sebuah contoh di zaman keterbukaan, bahwa banyak saluran yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk berani melakukan perubahan.
“Ada Ombudsman, ada Komisi Keterbukaan Informasi, ada hearing ke DPRD di semua tingkatan. Tidak perlu demonstrasi sebenarnya kalau memang saluran itu ditempuh dan membuahkan hasil,” kata Bier Hasani.
“Tapi ini sampai ke demontrasi, sampai ke perlawanan, artinya ini sangat parah persoalan ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” sambungnya.
Oleh karena itu, lanjut Bier Hasani, buku ini bisa dibedah, dikritisi dari berbagai macam aspek, akademis realitas, dan menjadi model contoh bagi masyarakat yang memang mengharapkan keadilan bermasyarakat bernegara untuk kemajuan bersama.
(Ian/Achmad MT)














