JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Secara khusus, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dalam sambutannya, mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang telah menyumbangkan pemikiran dan menginisiasi seluruh rangkaian proses penyusunan rencana aksi.
Kepala daerah yang akrab disapa Paman Birin ini menegaskan, inflasi telah menjadi perhatian nasional dan karenanya perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, pada hari ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel bersama TPID kabupaten/kota se-Kalsel, menyepakati Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, supaya menjadi pedoman bagi seluruh pihak,” sebutnya, saat Rapat Tingkat Tinggi TPID Kalimantan Selatan, di Calamus Ballroom Rattan Inn, Banjarmasin, Selasa (07/029.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menyampaikan, rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rakor yang telah dilaksanakan sepanjang Januari.
“Tentunya, rencana aksi ini dilandasi dengan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022,” tuturnya.
Wahyu juga menyebut sinergi yang terus diperkuat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kalsel pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15% (bulan ke bulan), lebih rendah dibandingkan Desember 2022 maupun rata-rata historis tiga tahun terakhir.
“Dengan upaya ekstra dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalsel pada tahun 2023 dan 2024 akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan,” katanya.
Sebagai tanda sepakat dan kesiapan implementasi, rencana aksi tersebut kemudian ditandatangani sejumlah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Prosesi penandatanganan kesepakatan rencana aksi tersebut disaksikan secara langsung Paman Birin dan Wahyu Pratomo, serta dihadiri perwakilan TPID di 11 kabupaten dan 2 kota.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemda dalam kerangka TPID dan GNPIP, guna memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.
Achmad MT
