Gubernur Kalsel H. Muhidin Terima PKDN Sespimti, Tekankan Sinergi Pemprov–Forkopimda Jaga Kondusivitas Daerah

Gubernur H. Muhidin Terima Kunjungan Rombongan PKDN Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-34 di Kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menerima kunjungan rombongan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/9/2025).

Pertemuan berlangsung di Ruang PM Noor lantai 4 dan dipimpin oleh Irjen Pol Drs. Tomex Kurniawan, didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

1 month ago
1 month ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Ariadi Noor, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel Ahmad Fydayyen, serta sejumlah pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan selamat datang kepada peserta PKDN dan berharap seluruh kegiatan mereka di Kalsel berjalan lancar.

Ia memaparkan bahwa Provinsi Kalsel terdiri dari 13 kabupaten/kota, 156 kecamatan, 2.015 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk sekitar 4,27 juta jiwa.

Gubernur menegaskan harmonisnya hubungan antar pimpinan daerah (forkopimda) di Kalsel menjadi kunci terciptanya situasi aman dan kondusif. “Setiap permasalahan selalu kami komunikasikan bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan pengalamannya bersama Kapolda Kalsel dalam menyelesaikan aksi demonstrasi yang sempat memanas, termasuk unjuk rasa masyarakat pada 1 September lalu yang akhirnya berjalan lancar tanpa insiden berarti, berkat koordinasi yang baik antar forkopimda.

Pada sesi pembukaan, Ketua Tim PKDN Irjen Pol Drs. Tomex Kurniawan memperkenalkan anggota yang hadir, dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata dan sesi foto bersama.

Acara kemudian berlanjut dengan dialog interaktif seputar strategi penanganan konflik, dukungan terhadap digitalisasi, hingga antisipasi dampak PHK besar-besaran akibat isu nasional.

Gubernur H. Muhidin menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mengutamakan komunikasi dengan forkopimda, khususnya Kapolda, apabila berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. “Setiap permasalahan, ke mana kita perlu minta pendapat, kita akan minta pendapat,” tegasnya.

(Sumber : Biro Adpim | Foto : M. Alfian)