JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Mustohir Arifin, hadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2025 yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), di Banjarbaru, belum lama tadi.
Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi sekaligus mencermati dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan isu strategis yang patut mendapat perhatian. Untuk itu, ia berharap Disperkim bisa lebih aktif turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap standardisasi perumahan dan kawasan permukiman, seperti ketersediaan infrastruktur perumahan yang memadai, jalan lingkungan yang beraspal, dan ketersediaan jaringan air bersih.
“Komisi III mencermati di lapangan, kita ingin agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lebih aktif untuk mencek keadaan di lapangan, standar-standar perumahan-perumahan permukiman. Misalnya seperti perumahan subsidi yang sering terjadi kita lihat rumahnya sudah selesai, tapi jalannya masih belum diaspal, dan ada juga beberapa perumahan yang terjadi saya lihat banyak tidak memenuhi standar, seperti (fasilitas) air belum ada, dan lain-lain,” ucap politikus Partai Nasional Demokrat dari Daerah Pemilihan 1 tersebut.
Mustohir juga berharap kepada SKPD terkait agar bisa melakukan pengawasan lebih, terhadap para pengembang yang belum memenuhi standar perumahan yang layak huni.
“Kita harap dinas terkait bisa memberikan penekanan kepada developer, agar standar-standar yang harus menjadi tanggung jawab developer bisa terpenuhi,” tandas Haji Imus (sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Kepala Disperkim Musyidah Aminy menyampaikan, FPD ini dilaksanakan sebagai sarana sinkronisasi urusan pemerintahan daerah, untuk mengidentifikasi dan menyepakati program kegiatan sesuai tupoksi dan kewenangan. Kemudian, disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pemerintah pusat dan daerah.
Dirinya pun berharap, melalui forum ini mampu melahirkan gagasan-gagasan solutif yang efektif dan partisipatif.
“Sehingga dapat tercapai proses perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas seperti yang tertuang dalam arah kebijakan dan strategis, yaitu salah satunya menjamin pembangunan hunian berkualitas di Kalimantan Selatan,” tegas Aminy.
FPD 2025 kali ini selain bertujuan menyusun draf rancangan awal RPJM Daerah Provinsi Kalsel dan isu strategis Rencana Strategis Disperkim Tahun 2015–2029, juga sebagai upaya koordinasi sekaligus sinkronisasi perencanaan program 5 tahun ke depan.
(YUN/Achmad M/Rilishmsdprdkalsel)
