JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berperan strategis dalam menyeimbangkan kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Melalui forum ini, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah rancangan anggaran agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat Banua.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 masih dalam tahap penyempurnaan.
“DPRD bersama TAPD terus melakukan penyelarasan agar setiap komponen dalam RAPBD 2026 benar-benar sinkron. Tujuannya agar kebijakan anggaran yang dihasilkan tepat sasaran dan transparan,” ujarnya usai rapat Banggar, Senin (20/10/2025).
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, draf RAPBD Kalsel 2026 sebelumnya telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat memerlukan pembahasan lanjutan agar struktur anggaran tetap proporsional tanpa mengurangi program prioritas daerah.
“Prinsip kami jelas, program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel II, H. M. Alpiya Rakhman, menilai proses pembahasan kali ini menunjukkan semangat kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mendukung kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sedangkan Sekdaprov Kalsel, H. Syarifuddin, selaku Ketua TAPD, menegaskan penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif.
“Penghematan diarahkan pada pos administrasi seperti perjalanan dinas dan kebutuhan operasional, tanpa mengganggu program utama SKPD. Harapannya, RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan,” tuturnya. (YUN)
