JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH LAUT – Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan perlu terus ditingkatkan. Sebab, kelengkapan dokumen kependudukan menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik dan memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.
Hal itu ditekankan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Hamid Bahasyim, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, pada 13–15 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Habib Hamid mengajak masyarakat tidak menganggap dokumen kependudukan sekadar kelengkapan administratif. Lebih dari itu, dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta dokumen pencatatan sipil lainnya merupakan bukti legalitas identitas dan status kependudukan seseorang.
Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan data kependudukan sangat menentukan kelancaran masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan ketika mengakses pelayanan pemerintah hanya karena persoalan administrasi kependudukan. Karena itu, kesadaran untuk memiliki dokumen yang lengkap dan data yang valid harus terus kita bangun,” pesannya.
Ia menilai, pemahaman masyarakat terhadap regulasi administrasi kependudukan masih perlu diperkuat. Terutama terkait kewajiban memperbarui dokumen apabila terjadi perubahan data keluarga maupun status kependudukan.
Karena itu, Perda Nomor 1 Tahun 2019 perlu disosialisasikan secara berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sosialisasi berlangsung interaktif melalui pemaparan materi, dialog, serta diskusi bersama warga. Kesempatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Habib Hamid menegaskan, kegiatan Sosper juga menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengetahui secara langsung kendala pelayanan administrasi kependudukan di lapangan.
Ia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Mulai dari kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, transparansi, hingga kepastian hukum bagi masyarakat.
“Perda ini harus menjadi instrumen untuk memberikan kemudahan dan perlindungan kepada masyarakat. Kita ingin seluruh warga mendapatkan hak administrasi kependudukannya dengan baik, tanpa terkendala persoalan birokrasi,” tegasnya.
Habib Hamid menambahkan, tertib administrasi kependudukan bukan hanya menyangkut kelengkapan dokumen pribadi, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kalimantan Selatan semakin tertib, akurat, dan mampu memberikan kepastian hak bagi seluruh warga. (YUN)













