JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menyongsong musim hujan dengan potensi bencana yang meningkat, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, dan Gelombang Pasang di Halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel ini turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, Forkopimda Kalsel, kepala SKPD terkait, perwakilan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga, organisasi, dan perusahaan yang bergerak di bidang kebencanaan.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekdaprov Kalsel, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan merupakan momentum penting untuk memastikan kesiapan sistem komando, personel, dan peralatan menghadapi potensi bencana di Banua.
“Paradigma penanggulangan bencana kini bergeser dari responsif menjadi preventif. Kita tidak boleh hanya bereaksi saat bencana datang, tetapi harus proaktif dalam mengurangi risiko bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ujar M. Syarifuddin membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang berkontribusi meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Hal itu tercermin dari naiknya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kalsel dari 0,54 di tahun 2024 menjadi 0,58 di tahun 2025.
Namun, Gubernur mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat masyarakat dan pemerintah daerah lengah. Kalimantan Selatan memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang terutama pada musim hujan.
Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel, puncak musim hujan akan terjadi pada November hingga Desember 2025, sehingga kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor harus diperkuat.
Tiga Fokus Arahan Gubernur
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menekankan beberapa langkah strategis:
1. Penguatan Komando dan Regulasi.
Kepala daerah di kabupaten/kota diminta memastikan kesiapan anggaran darurat dan posko siaga. “Bupati dan Wali Kota adalah komando tertinggi di wilayahnya. Lakukan koordinasi intensif dan laporkan setiap kejadian bencana ke posko siaga provinsi,” tegasnya.
2. Langkah Preventif dan Mitigasi.
Pemerintah daerah diinstruksikan memetakan daerah rawan bencana, menyusun rencana kontingensi dan evakuasi, serta melaksanakan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) untuk mengurangi dampak sebelum bencana terjadi.
3. Peningkatan Kapasitas dan Logistik.
Seluruh jajaran diminta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap SDM, peralatan, dan jalur evakuasi, serta membentuk tim siaga bencana yang melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha, TNI/Polri, dan relawan.
Apel ditutup dengan pemeriksaan pasukan dan parade peralatan kebencanaan dari berbagai instansi, termasuk BPBD Kalsel, Damkar dan Satpol PP, BPBD Kota Banjarbaru, TNI AU, Basarnas, PMI Kalsel, dan Brimob Polda Kalsel.
(Sumber : Adpim Setdaprov Kalsel)
