JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), Yudistira Bayu Budjang, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara berkelanjutan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan jasa di daerah.
Hingga minggu ketiga Januari 2026, Kalimantan Selatan tercatat tidak termasuk dalam provinsi dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Indonesia. Bahkan, daerah ini mengalami deflasi sebesar 0,03 persen.
Menurut Yudistira, kondisi tersebut menunjukkan tren harga yang relatif stabil dan terkendali. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi.
Q“Alhamdulillah, kita patut bersyukur sampai minggu ketiga Januari 2026, Kalimantan Selatan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kondisi ini masih mampu menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Yudistira, Senin kemarin (26/1/2026).
Meski demikian, politisi muda Partai Demokrat itu menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel tetap perlu menyiapkan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi. Terlebih menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.
Ia juga menyoroti sektor jasa, khususnya angkutan laut dan udara, yang dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi.
Untuk itu, Yudistira mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dengan Kementerian Perhubungan, guna mengendalikan tarif transportasi.
“Salah satu upaya konkret yang perlu didorong adalah pemberian subsidi tiket pesawat melalui pembebasan PPN, agar masyarakat tidak terbebani secara finansial,” pungkasnya. (YUN)
