JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Ketua komisi III DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad, berpendapat ada dua poin penting dalam kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas penolakan kenaikan harga BBM yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kemarin.
Dari poin tersebut yakni keberadaan mafia minyak dan gas (migas) serta tambahan kouta BBM di Kalsel.
“Yang akan dipermainkan oleh mafia migas itu adalah BBM subsidi, yang merupakan jatah untuk masyarakat, sehingga distribusinya tidak tepat sasaran,” ujar politisi partai Golkar Kalsel tersebut,Selasa (13/9/2022).
Diakuinya, distribusi BBM dianggap sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU.
“Satuan tugas sudah ada, namun pengawasannya tidak jalan,” tegasnya.
Pihaknya menyarankan, keberadaan satgas itu harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM.
“Kalau memang terkendala dana, maka DPRD dan Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana untuk operasional satgas BBM,” katanya.
Adapun untuk penambahan kuota BBM yang mencuat dalam RDP, menurutnya itu sulit direalisasikan jika permintaan itu hanya dari DPRD Kalsel, karena permintaan penambahan kuota BBM di Kalsel ini terus diajukan, namun kenyataannya tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk minta menambah kuota BBM di Kalsel, namun tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Meski selama ini gagal mewujudkannya, Hasanuddin Murad menyatakan pihaknya optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel.
“BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM di Kalsel,”pungkasnya.
(Yunn)
