JURNALKALIMANTAN.COM, BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, dr HM Zairullah Azhar angkat suara tentang kondisi trans Kalimantan di Kecamatan Satui KM 171 yang semakin parah akibat longsor.
Abah Zairullah memutuskan Pemda Tanbu akan membuat jalan alternatif sejauh 2,7 km yang mulai dikerjakan secepatnya.
“Tanggung jawab nya ada di pusat, kalau di Kalsel ini ada balai besar, rapat kita kemarin itu memang tidak bisa di pindah, namun kita Pemerintah Daerah merasa bertanggung jawab, walaupun itu tugas dan tanggung jawab Nasional,” kata Abah dr HM Zairullah dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022).
Mantan Anggota DPR-RI dua periode ini, menargetkan jalan alternatif bisa beroperasi dalam tempo singkat, sekitar satu pekan mendatang.
Oleh karenanya, Abah dr HM Zairullah memerintahkan kontraktor untuk bekerja siang, dan malam untuk segera menyelesaikan jalan alternatif.
Ia memaparkan, pembangunan jalan alternatif ini dianggarkan dari APBD Tanbu sebesar Rp 5 miliar. Hal Ini sebagai bentuk perhatian Pemda Tanbu, sehingga mobilitas masyarakat bisa terbantu.
Dia bersyukur apabila lokasi jalan alternatif masuk dalam lahan milik H Saipul, dan H Madi disumbangkan demi kemaslahatan bersama. Abah Zairullah berterimakasih dan mendoakan yang terbaik kepada kedua pemilik lahan tersebut.
“Sehingga memang Pemerintah Daerah karena kondisi sekarang ini kasian untuk masyarakat membutuhkan jalan itu, untuk transportasi dari Banjarmasin, ke Batulicin, Kotabaru ke Balikpapan, Samarinda itu melewati jalan darat dan ini, akan memperlancar jalan ke IKN, sehingga Pemerintah Daerah mengambil langkah membuat jalan baru,” tegas Abah Zairullah.
Dia berharap jalan alternatif yang akan dikerjakan akan menjadi jalan nasional, sehingga akan mendapatkan support dari pemerintah pusat.
“Sekali lagi jalan baru ini adalah sebuah bentuk, tanggung jawab kita terhadap kepentingan masyarakat, dan tentunya rakyat banyak ya bukan hanya Tanah Bumbu tapi semua Kotabaru, Balikpapan tentunya yang melewati jalan itu,” tambahnya.
Kendati demikian, Abah Zairullah menyebut kondisi jalan trans Kalimantan di sejumlah titik rawan longsor, salah satunya di KM 71, yang berpotensi mengalami longsor.
Dia menyebut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Kalimantan tetap memaksimalkan trans jalan Kalimantan, walaupun, berbagai pendapat ahli, jalan itu tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.
“Kemungkinan terjadinya longsor lagi ada, sehingga sangat mengkhawatirkan, jadi kita tidak mau, walaupun ini tanggung jawab nya balai besar, bukan kita, tapi ya kita ambil alih lah, kita bikin jalan daerah,” ujarnya.
“Tapi kami berharap (jalan), persoalan tidak seperti itu, ini bukan tanggung jawab kita apalagi ya katakan lah daerah karena ini jalan nasional, tapi kita mengambil langkah setelah kita berdiskusi berkali-kali dengan Balai Besar, mereka tidak mau memindah,” tegasnya.
Abah Zairullah juga menyentil aktivitas pertambangan yang sangat dekat, dengan pemukiman dan jalan raya, sehingga terjadi peristiwa longsor yang tidak diinginkan.
“Persoalan yang kita tanggapi tentang tambang ini, berubah nya ketentuan undang-undang regulasi nya, semua di pusat, daerah tidak punya sama sekali, peran oleh sebab itu,” jelasnya.
Abah Zairullah mengusulkan ada Revisi UU Minerba yang memberikan kewenangan daerah untuk mengatur pertambangan batubara dan mineral, guna meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.
“Sehingga kita bisa katakan lah memberikan saran dan arahan jangan sampai mereka menambang di wilayah, yang akhirnya menimbulkan masalah seperti sekarang ini,” ucap pengasuh Istana Anak Yatim ini.
Abah Zairullah telah bersurat ke Komisi VII DPR RI untuk melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan rencana izin pertambangan, sehingga kedepan aktivitas perusahaan pertambangan tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur vital.
“Mudah-mudahan pusat bisa memahami kemudian, kita win-win lah, keputusan nasional kita laksanakan tapi kepentingan daerah juga tidak dilupakan karena berkaitan dengan keamanan, lingkungan terus juga yang lain-lain,” tutup Abah Zairullah.(As)
