JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Indonesia 2025 yang mengusung tema “Sinergitas Perencanaan Daerah Melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita”, berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (3/11/2025).
Hadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, yang membuka rakor sekaligus menyampaikan arahan strategis mengenai pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan.
“Rakor ini sangat strategis dan memiliki arti krusial, bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi momentum penting untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan sinkronisasi target pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan mandat Bappeda sebagai koordinator utama perencanaan pembangunan.
“Tugas Kepala Bappeda sangat jelas, mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan seluruh dokumen perencanaan. Kita adalah dapur yang memastikan perencanaan daerah selaras dengan prioritas nasional,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas birokrasi pasca Pilkada 2024.
“Netralitas bukan semata prinsip etika, tetapi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas tata kelola daerah,” katanya.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, penguatan pangan dan energi, hingga percepatan penurunan kemiskinan.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan angka di atas kertas, melainkan perintah kerja yang menuntut perencanaan matang dan eksekusi presisi,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyambut seluruh peserta rakor.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan seluruh rombongan. Kehadiran Bappeda dari seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan Asta Cita kemajuan bangsa,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen Kalsel untuk terus mendukung agenda nasional.
“Kalimantan Selatan terus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” tambahnya.
Kedian Direktur PEIPD Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penting bagi Bappeda.
“Tahun 2025 adalah tahun di mana Bappeda memiliki tugas sangat berat untuk mengawal penyusunan dokumen jangka panjang dan menengah secara simultan. Dokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas administrasi, tetapi panduan hidup pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Kalsel sebagai provinsi pertama yang menetapkan Perda RPJMD 2025–2029.
“Kami mengapresiasi Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan RPJMD pertama di Indonesia, lebih cepat dari batas waktu,” ujarnya.
Iwan turut mengingatkan keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.
“Dalam kondisi alokasi TKDD yang menurun, belanja penunjang harus dipangkas untuk dialihkan pada belanja produktif. Bappeda harus mampu melakukan inovasi pendanaan seperti KPBU dan CSR,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Bappeda se-Indonesia, Dikky Anugerah, menegaskan pentingnya kolaborasi nasional dalam pembangunan.
“Pengukuhan pengurus Forum Bappeda Indonesia tidak sekadar seremonial, tetapi tonggak komitmen untuk membangun arah pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti tantangan perencanaan yang semakin kompleks.
“Ketimpangan wilayah, keterbatasan fiskal, perubahan iklim, fragmentasi dokumen, dan kualitas data yang tidak merata menuntut perencanaan yang lebih solid dan lintas sektor,” tegasnya.
Dikky memastikan komitmen daerah mendukung program strategis nasional.
“Kami siap mendukung sepenuhnya program strategis nasional dan menyukseskan seluruh Asta Cita Presiden di setiap jengkal tanah air,” ujarnya.
Melalui sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama, para perencana pembangunan dari seluruh Indonesia optimistis mampu mewujudkan Asta Cita dan mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Adv/Mc Kalsel)
