JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Jajaran pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel), bersilaturahmi dengan Bupati Barito Kuala (Batola).
Rombongan yang dipimpin Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah dan Kadiv Keimigrasian Teodorus Simarmata, didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Marabahan Andi Gunawan ini, diterima Bupati Hj. Noormiliyani A.S., bersama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan H. Akhmad Wahyudie, dan Kabag Hukum Bilham, di kediaman bupati, Senin (30/01/2021)
Kehadiran rombongan ini mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Tejo Harwanto, dalam rangka koordinasi dan audiensi dalam upaya mendukung pemerintah daerah.
“Fungsi Kemenkumham selaku instansi vertikal itu tugasnya membantu kemajuan bidang hukum di daerah,” ujar Ngatirah kepada para wartawan.
Sebelumnya, turut dibicarakan berbagai hal terkait upaya menunjang ketersediaan sarana kebutuhan hukum, di antaranya menyangkut keberadaan Rutan Marabahan yang sudah over kapasitas, pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum, upaya mendorong TKA untuk divaksin, harmonisasi perda, pembangunan ruang isolasi di Rutan Marabahan yang kini tengah berjalan dari bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola, hingga upaya mendorong kekayaan intelektual.
Semua permasalahan yang disampaikan mendapat tanggapan positif dari bupati, termasuk merespon upaya pensertifikatan kekayaan intelektual, seperti jenis padi Siam Unus yang kini tinggal melengkapi kekurangan administrasi.
“Selain beras, sebenarnya di Batola ini cukup banyak indikasi geografis sangat khas yang bisa untuk disertifikatkan, di antaranya Purun Tikus,” papar Noormiliyani.
Ia sangat mendorong kerajinan anyaman yang berasal dari rumput rawa (cyperaceae) dari Batola ini untuk dipatenkan. Bahkan saking hasratnya memperkenalkan tumbuhan yang biasa disebut tike atau cike ini, bupati pun memberikan oleh-oleh tas anyaman kepada Ngatirah.
Sementara terkait keberadaan Rutan Marabahan, bupati perempuan pertama di Kalsel ini sependapat terhadap wacana relokasi baru, dan pihaknya mengupayakan penyiapan hibah lahan.
Sementara terhadap pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum, upaya mendorong TKA untuk divaksin, harmonisasi perda, bupati meminta satuan kerja perangkat daerah terkait dapat menindaklanjutinya.
Menanggapi hal itu, Ngatirah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas respon positif yang disampaikan bupati.
Khusus terkait over kapasitas Rutan Marabahan sekarang, wanita yang juga menjabat Plt. Kadiv Administrasi ini menyatakan, dengan adanya wacana pemberian hibah lahan, ke depan Kanwil Kemenkumham Kalsel akan membuat usul untuk membangun lapas baru.
Sedangkan terhadap pembangunan ruang isolasi di Rutan Marabahan yang ada sekarang, papar Ngatirah, dalam upaya menghindarkan terjadinya penyebaran napi yang positif kepada napi yang lain.
Kepala Rutan Marabahan Andi Gunawan menambahkan, blok Covid-19 disiapkan untuk dua kamar, masing-masing yang tanpa gejala dan untuk yang bergejala ringan, sehingga bisa isolasi mandiri.
“Luas blok untuk dua ruangan itu terdapat 8×8 meter. Dengan kondisi ini semoga bisa memenuhi ketentuan standar kesehatan dan standar keamanan Rutan,” harap Andi Gunawan.
