JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Prestasi membanggakan ditorehkan H. Subhan Nor Yaumil, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, yang mampu merealisasikan pendapatan daerah tembus target Rp9 Triliun pada 2023 dan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) lebih dari Rp1 triliun.
Ia menjelaskan, dana SILPA berasal dari efisiensi kegiatan pada 2022 lalu, sehingga total SILPA tahun anggaran 2023 mencapai Rp1,083 triliun.
Adapun SILPA tahun 2022 digunakan pada APBD Perubahan 2023 untuk penyelesaian program prioritas pembangunan di Bumi Lambung Mangkurat. Disebutkannya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian daerah.
Terkait raihan pendapatan di Kalsel yang sudah menembus target Rp9 triliun, pihaknya sudah mendistribusikan dana bagi hasil ke pemkab/pemkot di Kalsel dari triwulan I hingga III, sedangkan untuk triwulan IV nanti disampaikan pada awal tahun 2024.
“Untuk dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten/kota melalui Bapenda/Badan Keuangan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian dan bukti Surat Perintah Pencairan Dananya sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten/kota,” kata Subhan, Senin (18/12/2023).
Dijelaskannya, pendapatan pajak didominasi pajak daerah yakni Rp3,6 triliun, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
“Sektor PBBKB ini cukup besar yakni Rp2 triliun lebih atau 101,30%. Untuk pajak rokok, kami masih menunggu pencairan terakhir agar bisa 100%, yang mana baru Rp243 miliar atau terealisasi 71,03% dari target sebesar Rp342 miliar,” beber Subhan.
Ia juga menambahkan, retribusi daerah seperti pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, realisasinya mencapai Rp19,82 miliar atau 96,54%.
Subhan menguraikan, sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp52,5 miliar lebih. Bagian laba yang dibagikan ke pemda (dividen) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp52,1 miliar (98,69%), bagian laba yang dibagikan ke pemda (dividen) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp467 juta (103,84%).
Komponen lain-lain pendapatan yang sah juga terdiri dari hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan pajak daerah. Total penerimaan keseluruhan Rp669 juta lebih dengan realisasi 97,69%. Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp4,5 triliun lebih atau 99,7%, bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92%), Dana Alokasi Umum (86,20%), Dana Alokasi Khusus (73,69%), insentif (50,00%), dan pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya.
Sedangkan dari jasa usaha ada enam komponen di dalamnya, yang juga melebihi target dengan capaian Rp8,4 miliar lebih atau 106,26%.
(Saprian/Achmad MT)
