JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Supian HK mendukung penuh tuntutan yang disampaikan BEM Se Kalsel, Rabu(07/04/2021).
Ketua Dewan Dukung Tuntutan BEM Se Kalsel
Dalam tuntutan BEM tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel diwajibkan secepatnya mengambil sikap terkait peraturan turunan UU CIPTA KERJA Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran dan Pengolahan Lingkungan Hidup khususnya Penghapusan Limbah Abu Batu Bara Dari Kategori Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).
“Tentunya asap ataupun material yang dihasilkan berpengaruh bagi kesehatan dan lingkungan akibatnya banyak membuat mudarat di masyarakat, untuk itu kami mendukung apa yang disampaikan oleh BEM se-Kalsel ini,” ujarnya.
Baca Juga : Forum BEM se-Kalsel, Sampaikan Tiga Aspirasi Ke DPRD Kalsel
Dalam pertemuan tersebut, secara tegas BEM se-Kalsel menyatakan sikap menolak peraturan Turunan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
” Kami mendesak Pemerintah menyusun segala aturan yang menciptakan kestabilan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah jangka panjang dan Pemerintah wajib menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam membuat standar nasional pembuangan, terangnya.
Selain itu BEM se-Kalsel merekomendasi Pemda Kalsel untuk semaksimal mungkin meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Sesuai dengan target ambisius yang telah ditetapkan untuk bauran energi. Dimana energi terbarukan ditargetkan 25% pada tahun 2025.
” DPRD Provinsi Kalsel akan menindaklanjuti aspirasi BEM Se-Kalsel termasuk penyampaian tuntutan tentang keadaan hutan di Kalsel dengan membuatkan bukti tertulis hitam diatas putih serta didokumentasi “, pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut , Mahasiswa meminta Pemerintah bersikap pro aktif terhadap aturan turunan UU Cipta Kerja yang dinilai mengancam lingkungan.
