Ia juga menyoroti tantangan optimalisasi pembayaran pajak kendaraan berpelat merah di sejumlah daerah di Kalsel. Meski kondisi ekonomi masyarakat masih menurun, ia optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat mencapai 5 persen, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
“Keberhasilan Jatim dalam menjaga kepatuhan pajak, termasuk kendaraan dinas pemerintah, patut jadi contoh. Kami berharap hal serupa bisa diterapkan di Kalsel,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kalsel akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Bappenda kabupaten/kota se-Kalsel untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas daerah.
Dalam kesempatan itu, Bappenda Jatim juga memaparkan sistem kemudahan pembayaran pajak lima tahunan dan BBNKB yang bisa dilakukan di Polres atau Samsat setempat tanpa harus ke Polda.
“Harapan kami, sistem seperti ini juga bisa diterapkan di Kalsel agar masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan lebih mudah membayar pajak,” ujar Yani Helmi.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian PKB dan BBNKB Bappenda Jatim, Hendrik Kristen, S.H., M.M., mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.
“Semoga pertukaran pengalaman ini dapat meningkatkan penerimaan daerah dan pelayanan pajak kepada masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah nyata DPRD dan Pemprov Kalsel dalam membangun sistem perpajakan daerah yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.(YUN)
