JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel untuk membahas program kerja tahun 2026 yang difokuskan pada penurunan angka pengangguran. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV, lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, kemarin.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, dan dihadiri Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, S.Sos., M.Si. Dalam paparannya, Irfan menyebutkan bahwa hingga 2025 jumlah pengangguran di Kalsel mencapai sekitar 88.000 orang, sementara pelatihan kerja yang dapat dilaksanakan hanya sekitar 386 kegiatan.
Tingginya angka pengangguran, menurutnya, dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kurang relevannya pelatihan dengan kebutuhan industri, terbatasnya lowongan kerja, serta kendala biaya, lokasi, dan waktu dalam mengakses pelatihan.
Menanggapi hal itu, Bambang Yanto mendorong Disnakertrans berinovasi menyelenggarakan pelatihan yang modern dan sesuai perkembangan zaman. Ia mengusulkan kerja sama dengan perusahaan melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) minimal 2,5% dari anggaran perusahaan di daerah. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung pelatihan berbasis keterampilan baru, termasuk digital skill seperti content creator, YouTuber, dan TikToker.
Bambang juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja lepas melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan usulan alokasi anggaran sekitar Rp16.000 per pekerja. Selain itu, ia meminta kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi peserta transmigrasi agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengingatkan agar program Disnakertrans selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel. “Pengangguran harus ditekan semaksimal mungkin demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Semua harus sejalan dengan RPJMD,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kalsel berharap pembahasan ini dapat menghasilkan terobosan yang mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di Bumi Lambung Mangkurat.
(YUN)
