JURNALKALIMANTAN.COM, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menegaskan pentingnya regulasi ketenagakerjaan dalam menyelesaikan persoalan pekerja maupun pengusaha.
Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, kemarin.
Menurut Gusti Iskandar, Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari regulasi, kebijakan, serta sistem pelayanan ketenagakerjaan yang diterapkan di provinsi tersebut.
“Kami ingin mendapatkan informasi terkait pembinaan dan pelatihan tenaga kerja di Jawa Barat, terutama yang memiliki keterampilan siap pakai sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Pengalaman ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi Kalsel,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi IV juga menyoroti sistem pengupahan, pelatihan vokasi melalui balai latihan kerja, hingga forum-forum kemandirian yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Menurutnya, regulasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, mendorong produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Sementara itu, Disnakertrans Jawa Barat menjelaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di provinsi tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Regulasi itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel. Komunikasi ini tentu tidak berhenti di sini, kami terbuka untuk terus bertukar informasi dan pengalaman,” ujar Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Jawa Barat, Jatti Indriati.
Ia menambahkan, dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, di mana 35 juta di antaranya merupakan tenaga kerja, Jawa Barat terus berupaya menyusun kebijakan dan strategi yang tepat.
“Kami juga banyak mendapatkan referensi dari Kalimantan Selatan, sehingga pertukaran informasi seperti ini sangat penting,” pungkasnya.(YUN)
