Komisi IV Percepat Penyusunan Ranperda Pembangunan Kependudukan Kalsel

firman Yusi Pimpin komisi IV berkoordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI

JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi IV DPRD Kalsel segera akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Provinsi Kalsel dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Tentang Pembangunan Kependudukan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi mengungkapkan, salah satu yang menjadi catatan penting dari hasil kunjungan tersebut adalah mendukung percepatan 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan.

[feed_them_social cpt_id=59908]

Pertama pengendalian kuantitas penduduk,kedua peningkatan kualitas penduduk,Ketiga pembangunan keluarga berkualitas. Keempat, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Kelima, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

“Pertemuan ini justru memberikan pencerahan baru bagi kita karena ternyata pengendalian pendudukan dan keluarga berencana itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dampaknya luar biasa. Tidak hanya berdampak pada pengendalian penduduk secara kuantitas tapi pada akhirnya pada kualitas dan ekonomi penduduk kita”,ujar firman Yusi usai melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Senin, (15/01/2024).

Mudah-mudahan sebelum bulan September kita sudah selesaikan perda yang kaitannya dengan grand desain pembangunan kependudukan ,”harapnya.

Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI. Suharyanto mengatakan sangat mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas PPPAKB Provinsi Kalsel.

Menurutnya, koordinasi harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan DPRD. Karena Dewan memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran maka harus mengerti betul dengan masalah-masalah setiap urusan, termasuk urusan pengendalian penduduk dan kelurga berencana.

“Dengan pemahaman yang satu antara legislatif dan eksekutif akan sangat membantu kelancaran dalam rangka mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Kita masih punya PR 5 pilar. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini bisa menyelesaikan 5 pilar ini dengan sebaik-baiknya,”pungkasnya.

 

 

(YUNN)

[feed_them_social cpt_id=57496]