‎Komisi IV Siap Perjuangkan Anggaran BOSDA SMK Swasta

Jihan Hanifa saat pimpin rapat komisi IV DPRD Kalsel

JURNALKALIMANTAN.COM, ‎BANJARMASIN – Ketua komisi IV DPRD kalsel, Jihan Hanifa menegaskan dukungannya terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mencetak generasi muda yang siap kerja dan memiliki kompetensi vokasi.

‎‎Dukungan tersebut disampaikannya saat komisi IV DPRD kalsel menggelar rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) se-Kalsel, belum lama tadi.

[feed_them_social cpt_id=59908]

‎‎Pertemuan tersebut membahas aspirasi terkait kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi SMKS pada tahun anggaran 2026.

‎‎Jihan Hanifha juga menyampaikan, rapat ini menjadi ruang dialog bagi SMKS untuk menyampaikan masukan dan harapan secara langsung kepada DPRD, khususnya terkait adanya penyesuaian alokasi BOSDA pada 2026.

‎‎Dalam pertemuan tersebut, pihak MKKS SMKS menyampaikan keberatan atas pengurangan besaran BOSDA dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka berharap agar dukungan anggaran tersebut dapat dikembalikan seperti semula, demi menjaga keberlangsungan operasional sekolah.

‎‎“SMKS berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, masukan dari MKKS SMKS ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Politisi Partai Gerindra kalsel tersebut

‎‎Sebagai tindak lanjut, Komisi IV bersepakat mengupayakan penyampaian aspirasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.

‎‎Ia berharap melalui pembahasan lanjutan bersama Banggar dan TAPD, dapat ditemukan solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kebutuhan SMKS tanpa mengesampingkan kemampuan keuangan daerah.

‎‎Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan. Dalam kesempatan yang sama, Disdik juga menyampaikan harapan agar ke depan terdapat peningkatan anggaran pendidikan, sehingga tidak perlu dilakukan pengurangan BOSDA bagi SMKS.

‎Melalui pertemuan ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah, termasuk memastikan kebijakan anggaran pendidikan dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh satuan pendidikan. (YUN)

[feed_them_social cpt_id=57496]