Komisi IX DPR RI ‘Bedah’ SDM Kalsel! Dorong Vokasi Naik Kelas Nasional & Kawal Program MBG

Penyerahan cendra mata disela pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026). (Foto : Mc Kalsel)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dan menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari ketenagakerjaan, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan layanan pendidikan vokasi.

Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak masukan dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta para mitra kerja dalam pertemuan yang berlangsung terbuka dan konstruktif.

[feed_them_social cpt_id=59908]

“Kami mendapatkan banyak masukan dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta para mitra. Diskusi berlangsung sangat terbuka dan konstruktif,” ujar Yahya Zaini di Banjarbaru, Jumat (2026).

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, sejumlah indikator ketenagakerjaan dan kualitas SDM dinilai masih perlu ditingkatkan.

Tingkat kreativitas, kompetensi, serta kualitas tenaga kerja disebut belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya potensi daerah.

Menurut Yahya, solusi konkret yang perlu didorong adalah penguatan pendidikan vokasi secara lebih intensif dan berkualitas, baik melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), Balai Latihan Kerja (BLK), maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Kami mendapat informasi bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan status UPTD di Kalimantan Selatan menjadi UPT tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan peningkatan status ini, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan SDM di daerah,” jelasnya.

Selain isu ketenagakerjaan, Komisi IX juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibangun sekitar 212 unit di Kalimantan Selatan. Secara umum, program tersebut berjalan baik, meski terdapat satu kasus penolakan pembagian MBG oleh salah satu pesantren.

Menanggapi hal itu, Komisi IX meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif dan edukatif agar program tersebut dapat diterima.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan dan edukasi, karena jumlah santri di pesantren tersebut cukup besar, sekitar 13 ribu orang. Ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program yang sudah disiapkan pemerintah,” tegas Yahya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI berharap berbagai rekomendasi dan masukan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, potensi besar Kalimantan Selatan sebagai daerah kaya sumber daya alam dapat diimbangi dengan kualitas SDM yang unggul, terampil, dan kompetitif.

(MC Kalsel)

[feed_them_social cpt_id=57496]