JURNALKALIMANTAN.COM, BANJAR – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Ali Syahbana, menyatakan komitmen penuh mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro.
Langkah ini selaras dengan dinamika ekonomi nasional, dengan uang beredar (M2) tumbuh 9,6 persen year one year (yoy) per Desember 2025, didorong kredit perbankan Rp8.448,1 triliun, yang naik 9,3 persen.
Meski korporasi mencatat pertumbuhan kredit 14,6 persen, UMKM sedikit terkontraksi 0,3 persen, dengan simpanan menengah-bawah melambat di bawah 4 persen, sementara segmen atas melonjak 22,76 persen.
Optimisme Presiden Prabowo soal pertumbuhan “mengejutkan dunia” dengan inflasi 2 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen yang didukung IMF, membuka peluang intervensi daerah seperti Raperda Banjar untuk penguatan basis mikro.
Raperda ini mengatur dana bergulir bunga rendah, interes subsidi, simplifikasi online single submission, serta klaster dan inkubasi bagi koperasi dan UMKM, guna langsung mendukung akses modal dan efisiensi.
Perlindungan lewat Raperda ini termasuk eksklusivitas bidang usaha koperasi seperti simpan-pinjam anggota, plus pemulihan darurat via restrukturisasi kredit. Kemudian dengan adanya mandat 30 persen ruang promosi produk lokal, diharapkan memperkuat rantai pasok daerah.
Ali Syahbana pun menegaskan akan mengawasi APBD prioritas untuk dana rotasi UMKM dan pelatihan kewirausahaan.
“Raperda ini memaksimalkan multiplier effect konsumsi lokal,” ujarnya, Jumat (23/01/2026).
Ia juga mendorong sinergi bersama Koperasi Merah Putih, dengan Kabupaten Banjar menjadi daerah yang memiliki target tercepat di Kalsel, yakni 290 unit dan 800 gerai di Januari 2026.
Ali pun berharap, Raperda ini bisa menjadikan Kabupaten Banjar sebagai model nasional, melalui fasilitasi kekayaan intelektual dan digitalisasi sektor agraris-perikanan.
“Investasi ke usaha mikro bisa menciptakan dampak luas bagi kesejahteraan Banjar,” tutup politikus Gerindra ini.
(Tul/Ahmad M)
