JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan menyoroti pelayanan publik di Kalimantan Selatan, khususnya gangguan listrik dan distribusi air bersih yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari DPRD.
Sorotan tersebut mencuat menyusul gangguan listrik di sejumlah wilayah. Selain itu, warga Citra Land Banjarmasin yang masuk wilayah pelayanan Intan Martapura disebut mengalami gangguan air hingga hampir sepekan.
“Sekarang listrik sudah, itu pun belum ada kepastian. PDAM Kota Banjarmasin dan Intan Martapura juga bermasalah. Saya tinggal di Citra Land, berarti wilayahnya Intan. Tidak jalan, mati total, hampir seminggu,” ujar Ketua YLKI Kalimantan, Dr. H. Fauzan Ramon, SH, MH, dalam keterangan pers di Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).
Menurut Fauzan, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. DPRD dinilai perlu lebih responsif terhadap persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Dewan itu melayani kepentingan rakyat dalam kebutuhan listrik dan PDAM. Kalau ada masalah seperti ini, memang harus disuarakan,” tegasnya.
YLKI Kalimantan juga mempertanyakan sikap DPRD yang dinilai belum melibatkan organisasi masyarakat atau lembaga independen dalam memperjuangkan kepentingan konsumen.
“Kenapa dewan ini tidak bekerja sama dengan YLKI, tidak menggandeng YLKI untuk membela kepentingan rakyat? YLKI ini independen, tidak menerima gaji dari pemerintah maupun swasta,” katanya.
Ia meminta DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, lebih serius mengawasi pelayanan dasar masyarakat. Jika terjadi gangguan, DPRD dinilai memiliki kewenangan untuk memanggil PLN maupun PDAM dan meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
“Paling tidak kalau ada kendala terhadap pelayanan publik, PLN dan PDAM itu harus dipanggil. Jangan diam saja,” ujarnya.
Selain kontinuitas pasokan, YLKI Kalimantan meminta kualitas air bersih turut diperhatikan, terutama saat musim kemarau. Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk memastikan air yang didistribusikan kepada masyarakat tetap layak digunakan.
“Air ini kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak. Musim kemarau, kualitasnya perlu dicek. Jangan hanya dialirkan saja,” katanya.
Fauzan menegaskan fungsi DPRD tidak hanya berkaitan dengan pembahasan kebijakan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat mendapat pelayanan yang layak.
“Peran dewan itu ada. Mereka punya hak untuk memanggil. Gunakan hak dewan itu,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar mempertimbangkan kinerja wakil rakyat dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang.
“Kalau selama lima tahun ternyata tidak memperhatikan kepentingan rakyat, menurut saya jangan dipilih lagi. Ganti,” pungkasnya. (YUN)
