JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, Kamis (15/1/2026).
Aksi yang bertajuk “Seruan Perlawanan Penolakan Pilkada Melalui DPRD” tersebut dipusatkan di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Demonstrasi ini mengusung tema “Sebuah Trailer Menuju Neo-Orba”.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan terhadap arah demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran. Salah satu indikasinya adalah munculnya kembali wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikannya ke mekanisme pemilihan oleh DPRD.
“Wacana Pilkada melalui DPRD adalah bentuk pembajakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak boleh ditarik mundur ke masa lalu,” tegas salah satu orator.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI. diantaranya penghentian wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, penegasan komitmen konstitusional negara terhadap demokrasi elektoral langsung.
Selain itu, mereka menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap para pejuang demokrasi yang ditahan sebagai tahanan dan menuntut pelaksanaan audit lingkungan yang independen, transparan, dan berbasis data ilmiah, serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Peserta aksi juga mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadikan momentum ini sebagai bentuk perlawanan kolektif terhadap kemunduran demokrasi, sekaligus mengawal masa depan politik Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat.
Dalam aksi tersebut, peserta diwajibkan mengenakan almamater dan pakaian hitam sebagai simbol perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.(YUN)
