JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Barito Kuala Hery Sasmita, S.STP., M.AP., mengikuti Workshop Literasi dan Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) Tahun 2026, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Sekda mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel untuk bersinergi dan berkomitmen mempercepat implementasi SPBE, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program.
“Implementasi SPBE bukan sekadar digitalisasi proses pemerintahan, namun juga transformasi mindset aparatur, dari budaya birokrasi konvensional menuju budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis data,” tegas Syarifuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam peningkatan kualitas implementasi SPBE dan transformasi digital pemerintahan.
Ia juga menyampaikan bahwa Indeks SPBE Provinsi Kalsel saat ini telah berada pada kategori sangat baik.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai inisiatif, seperti penyediaan layanan internet gratis di fasilitas pelayanan publik. Ke depan, kami juga akan memperluas layanan internet gratis hingga ke sejumlah objek wisata,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hery Sasmita menegaskan bahwa Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu lokus penilaian mandiri pemerintahan digital tahun 2025.
Ia juga merangkum lima poin penting dalam transformasi pemerintahan digital :
“Pertama, digitalisasi harus berorientasi pada dampak, bukan sekadar prosedur. Kedua, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi menyeluruh demi layanan optimal. Ketiga, fokus utamanya adalah kebutuhan masyarakat, bukan hanya instansi. Keempat, strategi pelayanan publik harus selaras dengan target presiden dan aspirasi masyarakat. Kelima, pemerintah kini harus bekerja bersama masyarakat, bukan sekadar mengatur,” pungkasnya.
(Adv/Ang)
