Musrenbang Kalsel 2026, Muhidin Dorong Pembangunan Terpadu dan Berkelanjutan

Gubernur Kalsel (tengah) bersama jajaran terkait membuka resmi Musrenbang 2026. (Foto: M.Alfian)

JURNALKALIMANTAN.COM,BANJARBARU– Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menjawab berbagai tantangan ke depan, hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).

Musrenbang ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota se-Kalsel, kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.

Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan bahwa pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja”, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera.

Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.

Ia juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau berada di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ungkapnya.

Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.

“Sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk dalam mengatasi persoalan lingkungan seperti banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terpadu dari hulu hingga hilir, melalui normalisasi sungai, peningkatan drainase, dan pembangunan sodetan,” jelasnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Kalsel mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

“Seluruh program ini harus berjalan selaras agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, Musrenbang merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor unggulan di masing-masing wilayah.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik dari sumber daya alam maupun pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti
Tri Astuti, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kalsel ke depan semakin terarah, terpadu, dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan.

(Adv/Adpim)