JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Adanya prediksi kenaikan angka kasus tengkes di Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 0,1% dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, membuat Pemerintah Kota Banjarmasin terus mengoptimalkan pencegahan.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Ibnu Sina, usai Rapat Rembuk Stunting pada salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (23/4/2024). Padahal menurutnya, angka kasus tengkes di Kota Seribu Sungai dari beberapa tahun belakangan berhasil diturunkan. Seperti di tahun 2022 lalu di angka 27% berhasil turun menjadi 22% di 2023.
“Harusnya bisa turun melalui upaya yang telah dilakukan,” ujarnya.
Namun memang selama ini, penanganan lebih fokus pada penanggulangan tengkes hingga perlu pencegahan dari sumbernya langsung.
“Rupanya antara yang kita selesaikan di hilirnya ini, dengan yang terus mengalir dari hulu (muncul baru) itu diprediksi seimbang, hingga perlu ada intergrasi,” jelas Ibnu.
Untuk itu, pihaknya mencoba mengoptimalkan pencegahan dari pangkalnya. Salah satunya melalui konsumsi wajib obat kurang darah pada siswi di sekolah seminggu sekali selama satu tahun.
“Tinggal memastikan obat kurang darah yang telah diberikan diminum. Jadi perlu gerakan setiap hari Senin setelah apel, semua siswi putri minum obat kurang darah bersama,” tutur Ibnu.
Menurutnya, mengonsumsi obat kurang darah dari usia sekolah sangat berdampak positif pada calon ibu yang akan melahirkan. Selain itu, calon pengantin tentu harus dipastikan sudah siap, baik secara mental maupun alat reproduksinya.
“Jadi saat siap menikah nanti, calon ibu tidak akan mengalami kurang darah, kekurangan asupan sehat, dan lainnya, hingga berdampak melahirkan anak yang stunting,” ungkap Wali Kota.
Belum lagi tambahnya, keluarga miskin ekstrem yang menjadi salah satu faktor penyumbang angka kasus tengkes, hingga perlu dibantu dan diawasi.
“Makanya kita punya tim pendamping keluarga di lapangan untuk memastikan bantuan stunting tepat sasaran,” urai Ibnu.
Pada rapat rembuk ini, pihaknya juga mengevaluasi dan membarui data terakhir angka tengkes.
“Ini kita agak gugup sebetulnya, karena Rapat Kerja Nasional Kesehatan dalam sehari dua ini di Jakarta akan diumumkan angka stunting kita,” tutup Ibnu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin M. Helfian Noor menambahkan, setiap calon pengantin harus mengikuti pendampingan selama tiga bulan sebelum menikah.
Namun penerapan itu masih terkendala, karena masih banyak calon pengantin memilih menikah tidak resmi agar tidak mengikuti pendampingan tersebut.
“Itu lah kenapa kemudian rembuk stunting ini kita lakukan untuk menanggulanginya,” ujar Helfian.
Adapun target penurunan kasus tengkes jika sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Banjarmasin Tahun 2024 adalah sekitar 17%. Sementara target nasional 14%.
“Ya, kita berusaha mencapai target RPJM, dan paling tidak bisa juga mencapai target nasional,” pungkas Kadis.
