JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Sophia Wattimena, menekankan pentingnya penerapan governansi atau tata kelola yang baik, sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan, berdasarkan data worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024, menunjukkan semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, semakin pesat pula kemajuan pembangunannya.
Demikian disampaikan Sophia pada acara Governansi Insight Forum dengan tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas”, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (17/6/2025).
Forum ini diikuti lebih dari 550 peserta secara hibrida, yang terdiri dari perwakilan lembaga jasa keuangan (LJK), perwakilan pemerintah daerah, akademisi, para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Sophia mengatakan, untuk memperkuat governansi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud, sebagai pedoman wajib bagi seluruh LJK, guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.
“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya.
Sophia turut menyampaikan, penguatan tata kelola dalam mendukung program Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi juga diterapkan dalam internal OJK, dengan menjadikan SPI sebagai indeks penilaian kinerja organisasi.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kalsel Ahmad Bagiawan, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, Penjabat Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto, Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Peter Umar, serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Sementara itu, Gubernur H. Muhidin yang diwakili Bagiawan, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini, dan optimis kolaborasi yang kuat dan semangat kebersamaan OJK dan Pemprov Kalsel, akan mewujudkan sektor jasa keuangan yang berintegritas tinggi dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari KPK, BPK, dan Inspektorat Kemenkeu, untuk memberikan wawasan dan perspektif strategis mengenai integritas, penguatan tata kelola, dan anti korupsi.
Siswani dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen OJK dalam menegakan integritas di sisi internal OJK dan sektor jasa keuangan, salah satunya melalui implementasi ketentuan internal strategi anti kecurangan OJK dan POJK terkait.
Governansi Insight Forum ini ia harapakan dapat menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan perbaikan pada tata kelola, menegakkan integritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia.
(Ian)
