JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, menyoroti tajam pemangkasan anggaran pada sejumlah sektor strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel.
Menurutnya, pemangkasan ini sangat tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Setelah kita telusuri lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja, ternyata banyak yang terpotong. Bahkan ada yang sampai separuh dari pagu tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital, terutama terkait kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Paman Yani usai rapat pembahasan KUA-PPAS bersama sejumlah SKPD mitra kerja, seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPKAD Provinsi Kalsel, kemarin.
Ia menilai pengurangan anggaran tersebut berpotensi mengganggu kelangsungan berbagai program strategis daerah, seperti perluasan lahan cetak sawah dan penguatan ketahanan pangan. Terlebih, menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui APBN untuk mendukung sektor pertanian, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan dukungan keuangan lainnya.
“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang dipotong ini harus dikembalikan seperti semula. Ini demi menjaga kesinambungan program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Paman Yani menambahkan, Komisi II akan memperjuangkan hal ini dalam forum rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, mengingat empat anggota Komisi II juga duduk sebagai anggota Banggar.
“Kami akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dari dinas-dinas mitra kerja kami di forum Banggar. Ini bukan semata soal anggaran, tapi soal komitmen bersama dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(YUN)
