JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola), menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020, di Gedung DPRD Batola, Marabahan, Selasa (30/03/2021).
Melalui Wakil Bupati (Wabup) H. Rahmadian Noor, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batola, M. Agung Purnomo dan Hj. Arfah, Bupati Hj. Noormiliyani A.S. menyampaikan nota penjelasan LKPJ, terkait hasil-hasil pembangunan tahun 2020 secara global, maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat per sasaran pembangunan strategis, sebagaimana diproyeksikan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Dikatakannya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 berlangsung dinamis, yang menunjukkan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebijakan makro nasional serta kondisi kemampuan keuangan daerah.
Sebagaimana daerah lainnya pada tahun 2020, Batola dihadapkan pada situasi yang sulit, yakni pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir, hingga berpengaruh pula terhadap kondisi kemampuan keuangan yang cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan struktur APBD Batola TA 2020, dari sisi penerimaan menunjukkan target pendapatan daerah Rp1.345.408.162.958,00, sedangkan realisasi yang dicapai Rp1.216.830.063.279,21 (90,44%).
Ditambahkan bupati melalui wakilnya, realisasi penerimaan pendapatan daerah terdapat beberapa komponen, di antaranya realisasi pendapatan asli daerah Rp74.329.113.456,21 dari target Rp60.557.580.739,00 (122,74%), realisasi dana perimbangan Rp949.637.060.600,00 dari target Rp931.896.976.530,00 (101,90%).
Sementara realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya Rp192.863.889.223,00 (57,19%), yang menyebabkan realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Wabup menegaskan, secara prinsip, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan cukup optimal.
Untuk mencapai efektivitas finansial, pihaknya juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam implementasi anggaran belanja, dengan selalu berusaha mendasarkan kepada _output_ dari berbagai mekanisme dan tahapan perencanaan berupa penjaringan aspirasi masyarakat, penentuan arah dan kebijakan umum APBD, serta penentuan strategi dan prioritas APBD.
Berkat kebersamaan dan sinergi dengan semua pihak, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, dinilai bupati, telah memberi manfaat bagi masyarakat, yang diindikasikan dari diterimanya beberapa penghargaan, di antaranya Manggala Karya Kencana dari BKKBN, Top Pembina BUMD Nasional, Penghargaan Stok Pangan dari Menteri Pertanian, Anugerah Dwija Praja Nugraha dari PGRI, dan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 5 tahun berturut-turut.
Di kesempatan penyampaian LKPJ, bupati melalui wakilnya, juga menjelaskan capaian kinerja setiap sasaran pembangunan strategis yang merefleksikan seluruh bidang pembangunan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan berkualitas, peningkatan infrastruktur daerah, perumahan dan permukiman sehat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat, serta birokrasi pemerintahan.
“Dari hasil identifikasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020, dapat disimpulkan, bahwa proses pembangunan berkelanjutan tetap bertumpu pada nilai strategi perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran, yang insyaAllah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” katanya.
Rapat ini juga dihadiri seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pj. Sekda H. Abdul Manaf, para pejabat eselon II, III, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. ( Alibana/AhmadMT)
