JURNALKALIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Terbukanya akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah. Namun, hal ini juga memicu meningkatnya aktivitas pembalakan liar, terutama di kawasan Pegunungan Meratus.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI. Mereka mendesak adanya penanganan terpadu untuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut.
Sebagai langkah pengawasan, Komisi II DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan di Batulicin, Tanah Bumbu, Senin kemarin (14/7/2025).
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, mengatakan kunjungan difokuskan pada isu pembalakan liar dan reboisasi yang belum tertangani optimal di wilayah tersebut.
“Pembalakan liar dan reboisasi harus ditangani serius. Fakta di lapangan menunjukkan belum ada keseimbangan antara kerusakan dan pemulihan hutan,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Paman Yani.
Ia juga menyoroti minimnya personel dan anggaran di KPH Kusan, yang dinilai sangat menghambat pengawasan terhadap aktivitas ilegal dan reboisasi oleh perusahaan tambang.
“Saat ini KPH Kusan hanya memiliki dua polisi hutan. Dengan luas wilayah yang harus diawasi, ini jelas tidak memadai. Dibutuhkan tambahan anggaran dan personel agar hutan tetap terjaga,” tegasnya.
