Anggota Komisi II lainnya, H. Burhanuddin, juga meminta Kementerian Kehutanan RI segera merespons usulan penambahan personel dan dana pengawasan.
“Pembalakan liar terjadi karena jumlah polhut tidak mencukupi. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujar mantan Ketua DPRD Kalsel periode 2014–2019 itu.
Kepala KPH Kusan, A. Raihanor, S.Hut., menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPRD Kalsel dan membenarkan keterbatasan personel serta anggaran menjadi tantangan utama mereka.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PeDAS RHL) Dinas Kehutanan Kalsel, Alif Winarto, menyatakan pihaknya akan mendukung penguatan anggaran ke depan.
“Harapannya, pembalakan liar bisa ditekan dan kegiatan reboisasi tetap berjalan. Ini kami upayakan masuk dalam anggaran 2026 dan seterusnya,” pungkasnya.(YUN)
