JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Menyikapi terjadinya mogok oleh para sopir beberapa hari lalu, mendapat reaksi dari Bendahara Umum DPW Asosiasi Logistik Forwader Indonesia (ALFI/ILFA) Kalimantan Selatan H. Ali Musa Siregar, yang menginginkan pemerintah daerah lebih bijak menangani persoalan tersebut, agar tidak terjadi lagi mogok kerja yang bisa berdampak terhadap masyarakat.
“Dampak dari mogok tersebut menyebabkan tertahannya kontainer sebanyak 2000 boks yang belum tersalurkan di pelabuhan,” ungkapnya kepada jurnalkalimantan.com, saat ditemui di kantornya di kawasan Kompleks Pondok Indah Jalan Sutoyo S. Banjarmasin Barat, Selasa (15/3/2022).
“Dampak yang kedua, armada tidak mendapatkan penghasilan. Parahnya lagi kondisi pelabuhan yang tidak terlalu besar, sehingga apabila kontainer tertahan hingga beberapa hari, berakibat terhambatnya pelayaran yang hendak bongkar muat di pelabuhan,” sambungnya.
Diakui H. Ali Musa Siregar yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalsel ini, makin lama barang tertahan di pelabuhan, pihaknya juga akan mengalami kerugian, lantaran harus membayar demurrage (denda).
“Apabila terjadi kondisi seperti ini, beban kami bertambah, karena anggota kita harus mengeluarkan biaya tambahan, membayar satu kontainer per harinya sekitar Rp60 ribu,” keluhnya.
Oleh karenanya, lanjut Ali Musa Siregar, pihaknya akan melayangkan surat ke Pelindo untuk memohon keringanan.
“Semoga 100% bisa mendapat pengurangan. Soalnya kenapa, yang kasiankan anggota kita, mereka tidak tahu apa-apa barangnya tidak keluar, malah bayar biaya demurrage,” cetusnya.
Dikatakan Ali Musa siregar, pemilik kargonya adalah Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau Freight Forwading yang dinaungi ALFI/ILFA.
“Jadi, seluruh kargo yang keluar masuk pelabuhan harus melalui ALFI/ILFA. Artinya, logistiknya punya ALFI/ILFA dan angkutannya ada beberapa macam asosiasi, seperti Aptrindo, Organda,” tegasnya.
Adanya mogok ini, menurut Ali Musa Siregar lantaran sulitnya mendapatkan BBM oleh truk angkutan barang. Setelah adanya kebijakan atas keluarnya Surat Edaran oleh Wali Kota Banjarmasin dan akhirnya bisa mendapatkan BBM, maka para sopir ini mencari angkutan ke ALFI/ILFA atau JPT.
“Kita berharap kepada petinggi Pelindo, mohonlah mehubungi pemerintah daerah untuk memberikan satu solusi biar Banjarmasin tidak stagnan,” harapnya.
Setelah Surat Edaran keluar, lanjut Ali Musa Siregar, tentunya masih ada proses, yang ia harapkan bisa berlangsung lancar.
“Semenjak satu hari keluarnya surat edaran, sudah mulai proses untuk pengiriman barang dari pelabuhan,” bebernya.
“Semoga pemerintah bisa bersikap lebih bijak lagi ke depannya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” sambungnya.
(Saprian)
