JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menunjukkan komitmen kolaboratif dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (14/7/2025).
Agenda utama rapat adalah penyampaian Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dilanjutkan dengan tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD H. Husna, S.Ag, dan dihadiri oleh Bupati HSS H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan.
Forum ini mencerminkan sinergi antara dua lembaga strategis daerah dalam merespons dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Noor menegaskan bahwa perubahan APBD tidak sekadar bersifat administratif, melainkan strategi penyesuaian terhadap realisasi belanja, tantangan ekonomi makro, dan fokus pembangunan prioritas.
“Ini bentuk adaptasi fiskal untuk mendukung efektivitas program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga keseimbangan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Sikap kolaboratif juga tergambar dari tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi DPRD. Pemkab menyambut baik berbagai masukan, kritik konstruktif, dan dukungan dari legislatif sebagai mitra strategis pembangunan.
Beberapa isu strategis yang disorot antara lain:
* Efisiensi dan efektivitas belanja publik (Fraksi Golkar, NasDem)
* Akomodasi aspirasi masyarakat dan penguatan UMKM (Fraksi PKS, PDIP)
* Percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar (Fraksi PKB)
* Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset (Fraksi Gerindra)
* Transparansi tata kelola pemerintahan dan pengawasan anggaran (Fraksi PPP Gelora)
Seluruh fraksi juga mendukung upaya Pemkab dalam menjaga prinsip tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam penanganan isu-isu lokal seperti jalan rusak, sanitasi pasar, hingga penataan parkir, Pemkab menyatakan telah melakukan evaluasi dan menginstruksikan tindak lanjut melalui instansi teknis.
Rangkaian rapat paripurna ini menjadi fondasi penting dalam pembahasan lebih lanjut Ranperda Perubahan APBD 2025 sebelum dibahas secara detail oleh alat kelengkapan dewan.
(Uck/Ang)
