JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim penghujan yang diperkirakan terus meningkat hingga akhir 2025.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan yang digelar Rabu (10/12/2025) di Halaman Balai Kota Banjarmasin, dihadiri unsur pemerintah daerah, personel gabungan, serta perwakilan masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menekankan bahwa apel ini menjadi langkah awal memperkuat kesiapan seluruh sektor dalam menghadapi ancaman banjir, rob, dan genangan yang hampir selalu terjadi setiap tahun.
“Apel ini bukan hanya untuk berkumpul. Kita harus benar-benar menyiapkan diri dan menjaga kondisi kota. Seluruh SKPD, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW harus berada dalam koordinasi yang sama,” ujarnya.
Yamin juga mengingatkan bahwa mitigasi bencana tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Perilaku masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan, sangat berpengaruh terhadap penurunan risiko banjir.
“Yang paling penting adalah menjaga saluran air, drainase, dan sungai. Saya mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Banyak penyumbatan aliran air yang disebabkan oleh sampah,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR mendata ulang titik-titik rawan banjir sebagai dasar perbaikan teknis dan penentuan prioritas kerja selama musim hujan.
“Tahun lalu kita punya beberapa titik rawan. Itu harus dipetakan ulang dan ditangani sebelum kondisi memburuk,” ucapnya.
Yamin menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama.
“Dampak bencana bisa kita minimalisir. Yang penting semua bergerak cepat, terarah, dan tetap berkoordinasi,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Suri Sudarmadiyah, turut menjelaskan bahwa persoalan utama banjir di kota ini adalah belum sinkronnya sistem drainase dengan aliran sungai, sebagai jalur pembuangan utama.
“Drainase seharusnya terintegrasi dengan sungai sebagai drainase primer. Namun kenyataannya banyak saluran yang tidak lagi tersambung karena perubahan kawasan atau tertutup bangunan,” ungkapnya.
Ia menyebut beberapa kawasan masih kerap tergenang akibat penyempitan aliran dan adanya bangunan yang berdiri di badan sungai maupun bantaran. Beberapa jembatan juga dinilai terlalu rendah sehingga menghambat aliran air.
“Ini yang membuat genangan sulit surut,” tambahnya.
Menurut Suri, arahan Wali Kota untuk memperbarui masterplan drainase menjadi momentum penting memperbaiki sistem secara menyeluruh.
“Pak Wali meminta agar DED drainase diperbarui. Kota ini punya satuan wilayah pengendali yang harus terintegrasi, dan itu sedang kami evaluasi dan desain ulang,” jelasnya.
Dinas PUPR juga memastikan langkah mitigasi sudah berjalan sebelum musim hujan tiba. Pembersihan, pengerukan, dan penanganan di titik rawan telah dilakukan bersama TNI dan masyarakat.
“Ada juga beberapa wilayah yang merupakan usulan warga dan sedang kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Selain itu, skema penanganan berbasis kawasan akan diterapkan agar setiap wilayah rawan memiliki strategi mitigasi spesifik.
“Arahan Pak Wali adalah agar setiap kawasan ditangani sesuai karakter masalahnya masing-masing. Itu yang sedang kami lakukan hingga akhir tahun,” imbuhnya.
Apel tersebut juga menegaskan sejumlah langkah strategis yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, mulai dari pemetaan risiko bencana, penguatan komunikasi publik, hingga optimalisasi peran kecamatan dan posko bencana.
(Adv/Ang)
