JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Rencana pemerintah bersama PT Pertamina untuk memantau serta membatasi penggunaan kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui Aplikasi MyPertamina, mendapat respons positif dari pengusaha sembako di Banua.
H. Aftahuddin misalnya, pemilik Koperasi Harum Manis itu mengaku setuju dengan kebijakan tersebut, karena dapat membuat pelangsir kesulitan melakukan aksinya.
“Harus kita akui dengan kondisi adanya pelangsir hari ini, kami pengusaha sembako cukup kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi untuk mobil angkutan. Bahkan sering kali kita harus menunggu 1–2 hari hanya untuk mendapatkannya,” keluhnya, saat ditemui Kamis (7/7/2022).
Akibatnya, pengantaran sembako kepada para pedagang sering kali tertunda. Dampaknya, harga di pasaran menjadi tidak stabil lantaran barang yang kosong.
“Nah, kalau nanti diwajibkan pakai Aplikasi MyPertamina ini, kami yang memang menggunakannya untuk keperluan pengantaran sembako, merasa lebih terlindungi. Kalau masalah harus ada rekomendasi dari dinas terkait, kami siap untuk memenuhinya sesuai aturan yang berlaku,” tambah Ketua Asosiasi Gula Bersatu Kalsel tersebut.
Ia mengakui, khusus untuk usahanya saja ada 30 truk berbagai ukuran yang digunakan untuk mengantar sembako di wilayah Kalsel dan sebagian Provinsi Kalteng.
“Saya sudah instruksikan pegawai saya agar segera daftar MyPertamina, supaya nantinya mudah untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sekali lagi kami tentunya sangat mendukung adanya kebijakan ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region VI Susanto August Satria menegaskan, hadirnya MyPertamina akan bisa memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Pertama, kepastian bagi siapa saja masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Kedua, kepastian kepada petugas SPBU untuk melayani masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Lalu ketiga, kepastian bagi Pertamina sendiri untuk melihat secara real siapa saja dan sebesar apa penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat,” bebernya.
Selain itu, langkah ini juga dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah memastikan subsidi bisa tepat sasaran, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
“Karena itulah, saya harapkan semua pihak bisa memahaminya dan mendukung langkah ini, agar bisa mulai dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada Agustus 2022 mendatang,” pungkasnya.
(Saprian)
