JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Pemangku Kepentingan Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan berbagai instansi tingkat provinsi serta Dispersip dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Pertemuan dibuka Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan dinamika kehidupan modern telah mengubah peran perpustakaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perpustakaan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku dan membaca, tetapi juga berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat, pembelajaran sepanjang hayat, serta pemberdayaan masyarakat.
“Melalui Program TPBIS, perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat membaca, tetapi berkembang menjadi ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sri Mawarni mengatakan, melalui program tersebut, perpustakaan didorong untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan produktivitas.
“Melalui pendekatan inklusi sosial, kita ingin memastikan bahwa keberadaan perpustakaan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan TPBIS tidak dapat dicapai oleh Dispersip semata. Pengembangan literasi memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga komunitas masyarakat.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat melalui komitmen yang nyata dan berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup pembagian peran, penguatan sumber daya, kebijakan dan penganggaran, serta pengembangan kemitraan yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
“Kini saatnya kolaborasi tersebut kita kuatkan menjadi komitmen yang nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sri Mawarni menambahkan, pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi dan sumber daya yang dapat disinergikan guna memperluas jangkauan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Ia berharap diskusi dan pertukaran gagasan dalam pertemuan itu dapat mendorong terbentuknya ekosistem literasi yang inklusif sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Selatan yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera.
“Besar harapan saya, melalui diskusi dan pertukaran gagasan pada hari ini, dapat terjalin kesepakatan-kesepakatan konkret dan rencana aksi nyata yang dapat kita implementasikan bersama sepanjang tahun 2026 ini dan masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.
Pertemuan Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ini juga menghadirkan dua narasumber, yakni Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum., serta Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Didik Darmanto, S.Sos., MPA.
(Adv/Ang)
