JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian H.K., menyampaikan keputusan penonaktifan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Syarifah Santiyansyah atau Andi Neni, akibat tersandung hukum.
Keputusan itu diambil dengan alasan menyelamatkan partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, Andi Neni kini harus berurusan dengan hukum akibat tersandung kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Kotabaru.
Yani Helmi kemudian ditunjuk sebagai Plt. Ketua, sampai ada agenda pemilihan ketua baru pada musyawarah daerah.
“Target kita bulan ini juga, bahkan bila bisa dalam pekan ini digelar,” tambah H. Supian kepada awak media di Banjarmasin, Rabu (7/6/2023).
Ia menegaskan, Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Tanbu yang baru, terbuka untuk siapapun.
“Pendaftaran terbuka untuk umum, siapa saja boleh,” ujar Supian yang juga Ketua DPRD Kalsel.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Bidang Pemenangan Pemilu Puar Junaidi mengakui, Andi Neni sebelumnya meminta agar pemberhentian tersebut ditunda.
Namun, menurutnya, Golkar sudah cukup memberikan toleransi hingga tingkat banding, mengingat Pemilu 2024 sudah makin dekat, sedangkan roda organisasi dan mesin politik tetap harus berjalan.
“Kita khawatirkan proses di Mahkamah Agung memakan waktu lama, alhasil mengganggu mekanisme yang ada di partai, makanya partai Golkar Kalsel menonaktifkan Andi Neni,” pungkasnya.
(YUNN)
