JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Para pejabat administrasi, pejabat pengawas, serta unsur pelaksana di 47 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kula (Batola), mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran (TA) 2022.
FGD yang dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini dibuka Bupati Hj. Noormiliyani A.S., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Zulkipli Yadi Noor, Senin (30/08/2021).
Ia menyampaikan sambutan bupati melalui aplikasi zoom dari ruang kerjanya, yang diterima peserta di ruang Diklat BPKAD Batola.
FGD ini melibatkan sejumlah narasumber berpengalaman, mulai dari Sekda, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola Ardiansyah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Batola, maupun pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Direktorat Perencanaan Daerah.
Sekda memberikan materi tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas pembangunan daerah, pihak direktorat menyangkut sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, Kepala BP2RD terkait pendapatan asli daerah (PAD), dan penyusunan RKA diberikan oleh TAPD.
“FGD ini diberikan agar para peserta memperoleh pemahaman mengenai penyusunan RKA SKPD 2022 yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembamgunan Daerah (SIPD), dengan server data terpusat di Kemendagri dengan berpedoman kepada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD TA 2022,” tutur bupati melalui Sekda Zulkipli Yadi Noor, saat membuka kegiatan.
Bupati mengungkapkan, 5 agustus 2021 lalu, KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2022 telah disepakati, sehingga tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rancangan APBD sebagai penjabaran dari KUA dan PPAS agar lebih terperinci dan terarah, baik menyangkut indikator maupun struktur belanja yang direncanakan.
Sehubungan dengan itu, bupati mengharapkan, para peserta benar-benar dapat menggali, memahami, serta menyerap pengetahuan pada saat FGD berlangsung, agar dalam penyusunan RKA SKPD 2022 bisa ditindaklanjuti, baik yang diatur pemerintah pusat maupun daerah.
Bupati menyadari, aplikasi SIPD yang diterapkan pihak Kemendagri ini masih baru dan belum familier bagi semua peserta, sehingga memungkinkan adanya kendala-kendala dalam penerapannya.
Namun ia berkeyakinan, disertai semangat dan tekad yang kuat, penerapan aplikasi tersebut akan bisa dilaksanakan sesuai target dan harapan semua, dalam rangka mensinkronisasikan dan mensinergikan RKA yang disusun masing-masing SKPD.
Sebelumnya, Kasubbid Analis Anggaran BPKAD Batola Anggara Pratama mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi atas hal-hal yang terkait kebijakan daerah serta ketentuan teknis dalam penyusunan RKA SKPD TA 2022.
Para peserta, lanjutnya, selain diberikan materi KUA dan prioritas pembangunan daerah, sosialisasi PMDN, PAD, kebijakan akuntasi daerah, juga dilaksanakan bincang bebas perihal penyusunan RKA 2022.
(Alibana/AhmadMT)
