Selanjutnya, data-data tersebut dikirim ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel, untuk diambil langkah penanganan selanjutnya.
Sementara menyangkut permintaan Pemerintah Kabupaten Batola, agar truk-truk yang melintas dilakukan pembatasan tonase dan pengaturan jam lewatnya, masih menunggu surat keputusan bersama dari Pemerintah Provinsi Kalsel yang ditindaklanjuti Dinas Perhubungan (Dishub), Kepolisian Daerah, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Sebelumnya, DPRD Kalsel juga mengadakan rapat dengar pendapat bersama pihak-pihak terkait, seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), BPTD, Dishub Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, serta Asosiasi Angkutan Truk Logistik, Rabu (17/03/2021).
Dari pembahasan tersebut diperoleh poin-poin penting penyelesaian, di antaranya terkait permintaan dibukanya Jembatan Alalak 1 (yang lama) sebagai salah satu alternatif mengurai padatnya lalu lintas di Handil Bakti.
Dalam pembahasan juga diungkapkan kondisi Jalan Cemara Ujung, Kecamatan Banjarmasin Utara, yang akan dilakukan perbaikan dalam waktu segera.
“Berdasarkan keterangan pihak BPJN, jalan itu segera ditingkatkan dan saat ini lelang proyek sudah selesai Februari lalu. Kita minta adanya percepatan proses kontak, sehingga pengerjaan konstruksi permanen segera dilaksanakan,” ujar Fahrin Nizar, Anggota DPRD Kalsel dari Daerah Pemilihan Batola.
Pihaknya juga mendesak percepatan pengerjaan Jembatan Mataraman (Kabupaten Banjar), agar kepadatan lalu lintas di Jalan A. Yani ke Hulu Sungai kembali normal.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar apa yang menjadi keputusan ini segera bisa terwujud,” harap Fahrin. (Alibana/AhmadMT)
