JURNALKALIMANTAN.COM,KALIMANTAN TIMUR – Polemik pembelian kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan publik mendapat respons dari Ketua Umum Forum Dayak Bersatu (FDB), Decky Samuel.
Decky menilai kritik yang berkembang di masyarakat terlalu terburu-buru dan belum mempertimbangkan konteks secara menyeluruh, baik dari sisi etika pemerintahan, efisiensi keuangan jangka panjang, maupun aspek keamanan dan kebutuhan operasional kepala daerah.
“Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi mari kita bicara dengan kepala dingin dan data yang jelas. Jangan sampai kita terjebak dalam reaksi emosional yang justru tidak adil bagi seorang pemimpin yang sedang bekerja keras membangun Kaltim,” ujarnya kepada awak media, Jumat (21/2).
Menurutnya, jabatan Gubernur Kaltim memiliki tanggung jawab strategis, terlebih provinsi tersebut menjadi tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi perhatian nasional dan internasional.
“Kendaraan dinas gubernur bukan sekadar fasilitas mewah, tetapi instrumen keamanan. Gubernur bertemu kepala negara, menteri, investor asing, dan diplomat. Kendaraan yang digunakan mencerminkan wibawa dan keseriusan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, kendaraan dinas gubernur juga harus memenuhi standar keselamatan tinggi dan mampu menjangkau berbagai medan, mulai dari wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan hingga daerah pedalaman.
Lebih lanjut, Decky menekankan bahwa kendaraan yang dibeli merupakan mobil berbasis listrik. Menurutnya, aspek ini kerap luput dari perhatian publik dalam perdebatan yang berkembang.
“Mobil listrik dalam jangka panjang justru lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional,” ujarnya.
Ia merinci sejumlah keunggulan kendaraan listrik, di antaranya tidak memerlukan bahan bakar minyak (BBM), biaya perawatan lebih rendah karena tidak memiliki komponen kompleks seperti mesin bensin atau diesel, serta memiliki umur pakai lebih panjang apabila dirawat dengan baik.
Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dinilai sejalan dengan kebijakan nasional transisi energi dan komitmen pengurangan emisi karbon. Sebagai provinsi yang menjadi sorotan dunia dalam konteks lingkungan hidup, Kaltim dinilai perlu memberi contoh penggunaan energi bersih.
“Jika dihitung dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, biaya operasional dan perawatan kendaraan listrik ini bisa menghemat miliaran rupiah dibanding kendaraan konvensional dengan harga setara,” tegasnya.
Decky juga mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan dinas kepala daerah tunduk pada regulasi yang ketat, mulai dari standar harga yang ditetapkan pemerintah pusat, proses penganggaran, hingga mekanisme pengawasan oleh DPRD dan aparat pengawas internal.
“Kalau prosesnya sudah melalui mekanisme yang benar, dianggarkan secara resmi, dan disetujui lembaga berwenang, maka tidak tepat jika langsung dihakimi hanya berdasarkan angka yang terlihat besar,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi kendaraan dinas lama yang disebutnya sudah tidak lagi memenuhi standar kelaikan operasional dan keselamatan.
“Memaksakan penggunaan kendaraan tua yang rawan mogok dan tidak aman bagi kepala daerah, apakah itu yang disebut hemat?” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Decky mengajak masyarakat Kaltim untuk melihat persoalan tersebut secara lebih jernih dan tidak mudah terpengaruh narasi yang belum tentu utuh.
“FDB tidak membela kekeliruan. Tapi FDB juga tidak akan diam ketika pemimpin yang bekerja dengan benar dipojokkan secara tidak adil. Gubernur Kaltim berhak atas fasilitas yang layak dan aman untuk menjalankan tugasnya. Itu bukan kemewahan, melainkan standar minimum bagi pemimpin provinsi sekelas Kaltim yang sedang menjadi sorotan dunia,” pungkasnya.
(Rls/Ang)
