JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini mulai menjangkau Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini telah resmi berjalan sejak Senin, 14 Juli 2025.
“Bersamaan dengan peluncuran Sekolah Rakyat, Badan Gizi Nasional (BGN) secara bertahap mulai menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah tersebut. Saat ini, jumlah penerima manfaat dari kalangan pelajar Sekolah Rakyat mencapai 848 orang,” ujar Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, Sabtu (19/7).
Redy menyebutkan, jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia di berbagai wilayah.
“Mengingat pentingnya akses terhadap makanan bergizi seimbang untuk mendukung proses belajar-mengajar yang optimal, kami akan terus mendorong agar seluruh peserta didik di Sekolah Rakyat segera memperoleh layanan MBG,” tambahnya.
Program MBG di Sekolah Rakyat memiliki skema distribusi berbeda dari sekolah umum. Jika siswa di sekolah umum hanya menerima satu kali makan siang, peserta didik Sekolah Rakyat mendapatkan tiga kali makan—sarapan, makan siang, dan makan malam—ditambah dua kali kudapan di pagi dan sore hari.
BGN juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung program ini. Berdasarkan pemetaan terakhir, terdapat 16 unit SPPG yang siap mendukung operasional Sekolah Rakyat. Dua di antaranya—SPPG Margahayu dan SPPG Graha Prima Kencana—telah menjadi proyek percontohan yang melayani ribuan siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Redy juga mengungkapkan bahwa hingga akhir pekan ini, total SPPG yang beroperasi telah mencapai 2.109 unit, meningkat sebanyak 111 unit sejak 14 Juli 2025. Sementara itu, jumlah penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia kini mencapai 6.379.433 orang.
Untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan, BGN juga tengah menyiapkan 30 ribu tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah menjalani pelatihan intensif selama enam bulan. Mereka akan ditugaskan sebagai kepala SPPG di berbagai wilayah.
“Para SPPI telah dibekali dengan pendidikan karakter, kemampuan manajerial, semangat bela negara, serta keterampilan teknis sesuai kebutuhan di lapangan,” jelas Redy.
Ia menegaskan, BGN akan terus mendorong semua penyelenggara SPPG untuk berpegang teguh pada standar operasional yang ketat.
“Keamanan dan kualitas makanan adalah prioritas utama, agar seluruh penerima manfaat dapat merasakan dampak positif dari program MBG,” pungkasnya.
(Sumber : Siaran Pers Kantor Komunikasi Kepresidenan)
